Presiden Rusia Vladimir Putin menerbitkan dekrit pada Selasa (3/5) waktu setempat. Dekrit yang berisi sejumlah paket tindakan ekonomi itu bertujuan membalas sanksi yang diterapkan Amerika, Uni Eropa dan sekutunya.
Dalam keterangan yang dirilis di situs web resminya, Moskow menjelaskan bahwa dekrit baru berusaha untuk melindungi kepentingan nasional Rusia, dan diadopsi sehubungan tindakan tidak bersahabat Amerika Serikat dan sekutunya.
"Dekrit diadopsi sehubungan dengan tindakan tidak bersahabat Amerika Serikat dan sekutunya yang melanggar hukum internasional dan bertujuan untuk secara ilegal mencabut Federasi Rusia dan badan hukum Rusia dari properti mereka," demikian bunyi dekrit tersebut, seperti dikutip dari TASS.
Melalui dekrit tersebut, Putin telah meminta kabinetnya untuk menyusun daftar orang-orang yang akan ditempatkan di bawah sanksi timbal balik.
Dalam sanksi timbal balik itu, lembaga pemerintah, organisasi, dan individu dilarang untuk melakukan transaksi (termasuk menandatangani kontrak perdagangan eksternal) dengan badan hukum, individu, dan organisasi terhadap mereka yang termasuk dalam daftar hitam itu.
Sanksi timbal balik ini, juga melarang ekspor produk dan bahan mentah jika ditujukan kepada orang yang terkena sanksi.
Entitas dan orang Rusia juga dilarang memenuhi kewajiban mereka dan melakukan transaksi keuangan dengan perusahaan dan individu yang terkena sanksi.
Keputusan Rusia terjadi setelah AS dan UE menempatkan beberapa putaran sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia atas operasi militernya yang sedang berlangsung di Ukraina.
Aset Bank Sentral Rusia dan berbagai entitas dan pengusaha lainnya dibekukan di luar negeri, negara itu secara efektif terputus dari pasar uang yang didominasi dolar dan euro, dan beragam bisnis asing terpakas berhenti berurusan dengan negara itu.