Solidaritas Lampung Menggugat Kecam Tindak Represif Polisi

Solidaritas Lampung Menggugat/ RMOLLampung
Solidaritas Lampung Menggugat/ RMOLLampung

Sejumlah elemen yang tergabung dalam Solidaritas Lampung Menggugat, mengecam tindakan represif aparat kepolisian saat aksi tolak Omnibus Law, Rabu (7/10) di DPRD Lampung sehingga banyak korban terluka.


"Seharusnya tindakan pengamanan unjuk rasa itu terukur, sifatnya humanis, dan hal yang paling dikedepankan adalah hak asasi manusia," kata Chandra Muliawan saat konferensi pers di Kantor LBH Bandarlampung, Kamis (8/10) malam.

Terhadap hal ini, LBH sangat menyayangkan dan meminta secara tegas kepada pihak kepolisian untuk menghentikan tindakan yang sifatnya represif.

"Kita juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melepaskan orang-orang yang ditangkap pasca aksi pada 7 Oktober kemarin," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua AJI Bandarlampung, Hendry Sihaloho. Menurutnya banyak tindakan yang berlebih dari aparat kepolisian saat menangani aksi tolak Omnibus Law.

"Aksi sweeping ini menurut kami berlebih juga. Warga yang ingin menyampaikan pendapat ditangkap tanpa melalui proses hukum," ujarnya.

Lanjutnya, sebelum adanya aksi dibeberapa penjuru Indonesia yang menolak Omnibus Law, terlebih dahulu adanya telegram dari Kapolri untuk meredam atau mencegah massa.

"Inikan sebetulnya bertentangan dengan konstitusi, jadi setiap warga negara itu dijamin haknya dalam menyampaikan pendapat, bukan malah diredam dan dicegah," jelasnya.

Direktur Klasika, Ahmad Mufid mengharap kepada seluruh elemen yang bergerak tetap fokus dengan subtansi yang diperjuangkan.

Menurutnya ada pola terulang yang coba dimainkan oleh kekuasaan dengan membenturkan elemen yang ada.

"Sehingga pada akhirnya kita tidak fokus pada subtansi yang mau disampaikan, inikan berdampak buruk pada energi yang akan dikeluarkan. Sehingga saya berharap semua elemen tetap fokus pada subtansi yang mau disampaikan," ujarnya.