Presiden Rusia Vladimir Putin enggan memenuhi seruan Presiden Turki Reccep Tayyip Erdoğan untuk mengumumkan gencatan senjata, membuka koridor kemanusiaan dan menandatangani perdamaian. Putin mengatakan konflik hanya akan berhenti jika Ukraina berhenti berperang dan tuntutan Rusia dipenuhi.
Erdoğan pada Minggu sore (6/3) dilaporkan telah menelpon Putin dan berbincang selama satu jam. Pernyataan Kantor Kepresidenan Turki menyebutkan, dalam pembicaraan itu, Erdogan menyatakan Turki siap berkontribusi untuk mencapai resolusi damai dari konflik Ukraina.
"Presiden Erdoğan memperbarui seruannya, “mari kita buka jalan perdamaian bersama”," kata Kantor Kepresidenan Turki dilansir The Guardian.
Erdoğan menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah mendesak untuk mencapai gencatan senjata, membuka koridor kemanusiaan dan menandatangani perjanjian damai. Kedua pemimpin juga membahas hubungan bilateral.
Sementara Putin bersikeras, konflik hanya akan berhenti jika Ukraina berhenti berperang dan tuntutan Rusia dipenuhi. Rusia hanya akan menghentikan operasi militernya jika Ukraina berhenti berperang dan tuntutan Moskow dipenuhi.
Putin berharap negosiator Ukraina akan mengambil pendekatan yang lebih konstruktif dalam pembicaraan kedua pihak dan mempertimbangkan kenyataan di lapangan.
Memasuki hari kesepuluh serangan Rusia ke Ukraina, situasi gencatan senjata yang berlangsung di Mauripol dilaporkan berjalan kacau. Gencatan senjata sejatinya dilaksanakan antara pukul 10 pagi hingga 9 malam waktu setempat hari ini.
Namun, Kantor Walikota Mariupol mengatakan, rencana evakuasi warga sipil terpaksa ditunda karena pasukan Rusia yang mengepung kota itu tidak menghormati kesepakatan gencatan senjata.
Dalam sebuah pernyataan, Dewan Kota Mauripol telah meminta warga untuk kembali ke tempat penampungan di kota dan menunggu informasi lebih lanjut tentang evakuasi.
Dalam siaran televisi, penasihat presiden Ukraina, Oleksiy Arestovych menuduh Rusia tidak mematuhi gencatan senjata yang disepakati di beberapa daerah, mencegah rencana bersama untuk mengizinkan warga sipil mengungsi.