Ramai-ramai "Mentertawakan" Usul Cak Imin

Wacana penundaan pemilu satu hingga dua tahun demi menjaga momentum ekonomi yang diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjadikannya sasaran kritik oleh banyak kalangan.

"Yang diutarakan Cak Imin itu kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat,” kata pengamat politik Ujang Komarudin, Kamis (24/2).

Ujang melihat, usulan penundaan Pemilu tersebut lebih terkait dengan kepentingan politik dari pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

"Itu ada hubungannya dengan persoalan Cak Imin. Soal elektabilitanya yang tak naik dan sedang tak harmonis dengan PBNU," ujar Ujang.

Lebih jauh lagi, dorongan memundurkan pemilu akan menjadi kepentingan lain jika ada ketua umum parpol lainnya turut mendukung pemunduran waktu pemilu. Kepentingan yang dimaksud yakni keinginan membuat Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

"Ketum partai yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden telah mengkhianati reformasi. Jika sudah begitu, hanya kekuatan rakyat yang akan menghentikan skenario tersebut," tandas Ujang.

Lain lagi komentar tokoh senior DR. Rizal Ramli. Sambil tertawa, ia mengkaitkan usulan Cak Imin itu dengan rilis terbaru Litbang Kompas, dimana nama Cak Imin tidak masuk dalam daftar calon presiden pilihan rakyat.

 “Ini toh alasan Cak Imin usul agar Jokowi diperpanjang 2 tahun lagi,” tutur Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Menurutnya, rentetan kejadian itu bukan kebetulan belaka. Patut diduga, Cak Imin memang ingin tetap berada di lingkar kekuasaan karena masih belum mendapat gambaran kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang.

“Jelas banget motifnya, biar tetap nonkrong di kekuasaan walaupun tidak konstitutional,” ujar Rizal Ramli.

Lain lagi pandangan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie. Berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (23/2), usulan penundaan pemilu yang disampaikan Cak Imim membuktikan bahwa dirinya adalah pemimpin yang mengekor.

Jerry Massie bahkan ragu, apakah Cak Imin dalam keadaan sadar saat menyampaikan pernyataan kontroversi dan bertentangan dengan UUD 1945 itu kepada publik. Apalagi, partainya bersama fraksi lain di DPR baru saja mengesahkan anggota KPU dan Bawaslu, termasuk bersepakat Pemilu Serentak digelar pada 14 Februari 2024.

“Saya tak paham dengan jalan pikiran pimpinan parpol tersebut. Apakah orang ini berbicara dalam ruangan kesadaran atau bukan?” tanyanya.

Bagi Jerry Massie, sikap Cak Imim itu membuka tabir bahwa PKB di bawah kendalinya adalah cerminan partai yang cari aman agar bisa tetap menikmati kekuasaan. Cak Imin, sambungnya, bukan sosok pemimpin yang visioner dan bijaksana.

“Cak Imin pemimpin mengekor dan tak punya prinsip. Beginilah model terima bersih,” sambung Jerry Massie.

Jerry menduga, PKB sedang dalam posisi di pinggir jurang. Artinya, PKB butuh waktu agar tidak tersenggol partai lain seperti Demokrat dan PKS, sehingga terjerembab, dan gagal masuk Senayan.

“Saya pikir Cak Imin tidak pantas lagi mengelola PKB. Saya kira NU juga akan bertindak, setidaknya anggota dan pemilih NU cukup besar," tandas Jerry Massie.