• HOME
  • HUKUM
  • Penyidik Terduga Pemeras Wali Kota Tanjungbalai Harus Dipamerkan ke Publik, Jangan Disembunyikan

Penyidik Terduga Pemeras Wali Kota Tanjungbalai Harus Dipamerkan ke Publik, Jangan Disembunyikan


Laporan : RMOLNETWORK
Kamis, 22 April 2021 - 12:06

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi/Net

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari unsur kepolisian berinisial AKP SR ditangkap lantaran diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M. Syahrial.

Penangkapan AKP SR dilakukan Divisi Propam Polri bersama KPK pada Selasa (20/4). Penyidik KPK itu sendiri diamankan di Mabes Polri.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Polri dan KPK memamerkan AKP SR ke depan publik.

"Jangan disembunyikan, sehingga kasusnya bisa dituntaskan secara transparan," kata Neta melalui keterangan tertulisnya, Kamis (20/4).

Neta mengaku khawatir ada upaya "melindungi" AKP SR, sehingga kasusnya menjadi abu- abu ditelan bumi. 

"Jangan sampai AKP SR hanya dikenakan sidang etik dan kembali aktif menjadi polisi," kata Neta. 

Padahal kejahatan yang diduga dilakukan AKP SR telah menghancurkan kepercayaan publik pada KPK dan lebih bejat dari koruptor itu sendiri, sehingga layak dihukum mati.

Neta menilai, kasus yang menghancurkan kepercayaan publik terhadap KPK ini bukan yang pertama kali terjadi. 

Neta mencatat, pada Januari 2021 KPK juga pernah mengalami kasus yang sangat memalukan. 

Personel KPK berinisial IGAS mencuri barang bukti, berupa emas seberat 1,9 kg.  Akibat perbuatannya IGAS akhirnya dipecat dari KPK. 

IPW menilai penanganan kasus IGAS tidak transparan dan cenderung ditutup-tutupi. Sementara untuk para tersangka korupsi, KPK dengan gagah berani mempermalukannya dengan rompi oranye dan dipamerkan ke hadapan media massa. 

Padahal aksi pencurian barang bukti korupsi yang dilakukan personel KPK adalah kejahatan yang lebih bejat dari korupsi itu sendiri. 

"Seharusnya hukumannya lebih berat, yakni hukuman mati dan dipermalukan terlebih dahulu dengan rompi oranye serta dipublish di depan media massa," kata Neta.

Artinya, menurut Neta, pemecatan terhadap IGAS tidak akan membuat jera. Tapi akan menjadi preseden yang bukan mustahil akan ditiru personel KPK lainnya.

"Jika proses hukum IGAS dan AKP SR tidak transparan, publik pun akan makin tidak percaya pada KPK," tegas Neta.

Bahkan dengan adanya dua kasus tersebut publik akan menilai kok KPK saat ini bisa diisi oleh pencuri dan tukang peras. 

"Jika sudah begini buat apa lagi ada KPK di negeri ini?" sindir Neta.


EDITOR :