• HOME
  • POLITIK
  • Pengamat: Perpanjangan Jabatan Kades jadi Alat Transaksi Politik Pilpres 2024

Pengamat: Perpanjangan Jabatan Kades jadi Alat Transaksi Politik Pilpres 2024


Laporan : Arkan Yasin
Rabu, 25 Januari 2023 - 12:42

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), A. Khoirul Umam. /RMOL

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A Khoirul Umam mengatakan, usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades) menjadi 9 tahun jika dipenuhi pemerintah maka akan membuka celah penyalahgunaan kekuasaan negara (abuse of power). 

"Selain itu, apabila permintaan kades tersebut diiyakan maka merusak tata kelola pemerintah lokal (local governance)," kata A Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/1).

Umam mengatakan, dana desa yang dikucurkan ke seluruh desa di Indonesia telah menyedot anggaran negara dalam jumlah besar. Namun demikian, belum diikuti sistem pengelolaan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Dampaknya, kata Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina ini, penyalahgunaan dana besar oleh oknum kepala desa seringkali menjadi zona permainan penegakan hukum di level akar rumput.

"Akibatnya, alokasi dana desa yang luar biasa besar tidak diikuti oleh inovasi kebijakan pembangunan yang signifikan di satu pemerintahan terkecil ini. Alhasil, sel-sel korupsi menggurita di banyak tempat," jelas Umam.

Bagi Umam, menyikapi kondisi itu, para kepala desa harus ikut mengevaluasi total, bukan justru meminta perpanjangan masa jabatan.

Umam menduga usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa bisa menjadi alat transaksi politik untuk skema memenangkan atau mengalahkan pihak tertentu, baik di Pileg maupun Pilpres 2024 mendatang.

Pandangan Umam, kebijakan perpanjangan masa jabatan bisa jadi alat tukar untuk menghidupkan "botoh politik" yang siap mengamankan suara di masing-masing TPS di setiap desa, sesuai dengan selera pihak yang diajak bertransaksi.

"Artinya, kepala desa riskan dimobilisasi untuk kepentingan politik tertentu (abuse of power). Hal ini jelas akan semakin melemahkan kualitas demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan di Indonesia," urai Umam.

Umam juga melihat, desentralisasi di tingkat desa bukan justru menguatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, melainkan justru semakin mengokohkan jaringan oligarki yang mengakar hingga ke tingkat lokal.

# TAGAR   :  
EDITOR :
Bagikan Berita Ini :