Membahas Krisis Humanitarian di Afghanistan, Norwegia Terima Perwakilan Taliban

Kementerian Luar Negeri Norwegia pada Jumat (21/1), mengatakan, perwakilan Taliban akan tiba di Norwegia pada Minggu ini, untuk pembicaraan tiga hari tentang bagaimana meringankan krisis kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan.

"Pertemuan-pertemuan ini tidak mewakili legitimasi atau pengakuan terhadap Taliban. Tetapi kita harus berbicara dengan otoritas de facto di negara itu," ujar Menteri Luar Negeri Norwegia, Anniken Huitfeldt dalam sebuah pernyataan.

Perwakilan Taliban akan bertemu dengan otoritas Norwegia serta diplomat dari beberapa negara lain mulai 23 Januari hingga 25 Januari.

"Kita tidak bisa membiarkan situasi politik mengarah pada bencana kemanusiaan yang lebih buruk," tambahnya.

“Pertemuan juga akan dilakukan antara delegasi Taliban dan warga Afghanistan lainnya dengan latar belakang dari berbagai bidang. Ini termasuk pemimpin perempuan, jurnalis, dan individu yang bekerja untuk melindungi hak asasi manusia dan menangani masalah kemanusiaan, ekonomi, sosial dan politik,” ujar Anniken.

Jutaan warga Afghanistan telah jatuh pada jurang kemiskinan lebih dalam akibatkan gangguan pada program bantuan dan memburuknya ketahanan pangan, sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban tahun lalu.

Sebelumnya, Pemangku Jabatan Perdana Menteri Afganistan, Mullah Hasan Akhund, pada Rabu(19/1), menyerukan kepada dunia internasional untuk secara resmi mengakui pemerintahan Afganistan saat ini. Ia mengklaim semua persyaratan untuk itu, telah terpenuhi.

Akhund  juga meminta dilonggarkannya kebijakan pembatasan uang ke negara itu. Ia menyebut krisis ekonomi yang berkembang disebabkan pembekuan dana milik pemerintahan Afganistan oleh pihak asing.

"Bantuan jangka pendek bukanlah solusi, kita harus berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah secara mendasar," ujarnya.

Di konferensi yang sama, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afganistan Deborah Lyons mengatakan, krisis ekonomi Afganistan adalah masalah serius yang perlu ditangani oleh semua negara.

"PBB sedang bekerja untuk merevitalisasi ekonomi Afganistan dan secara mendasar mengatasi masalah tersebut," ujar Lyons.

Situasi kemanusiaan di Afghanistan telah memburuk secara drastis sejak Agustus lalu. Bantuan internasional tiba-tiba terhenti dan Amerika Serikat telah membekukan aset senilai 9,5 miliar Dollar AS (sekitar 136 trilliun Rupiah) di bank sentral Afghanistan.

Menurut PBB, kelaparan sekarang mengancam 23 juta warga Afghanistan, atau 55% dari populasi, yang membutuhkan 5 miliar Dollar AS (sekitar 71 trilliun Rupiah) dari negara-negara donor tahun ini untuk mengatasi krisis kemanusiaan di negara itu.