• HOME
  • POLITIK
  • Larang TNI-Polri jadi Pj Gubernur, Komitmen pada Semangat Reformasi  

Larang TNI-Polri jadi Pj Gubernur, Komitmen pada Semangat Reformasi  


Laporan : RMOLNETWORK
Jumat, 21 Januari 2022 - 15:32

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani./dok

Sikap tegas Presiden Joko Widodo yang melarang anggota TNI/Polri aktif untuk menjadi pejabat gubernur layak diparesiasi. Sikap itu menunjukkan komitmen pemerintah terhadap semangat reformasi 1998.

Setidaknya demikian pendapat yang disampaikan  Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan, semengat dan amanah reformasi menginginkan  TNI Polri tidak lagi diperkenankan terlibat dalam politik praktis.  

"Saya kira pernyataan itu sebagai komitmen Presiden Jokowi menjaga semangat dan amanah reformasi. Jadi menurut saya, itu adalah sebuah langkah maju bagi demokrasi Indonesia," kata Muzani.

Lebih jauh, Ahmad Muzani mengatakan, jabatan kepala daerah merupakan jabatan politik. Keputusan Jokowi itu dinilainya baik untuk menjaga integritas dan netralitas seorang perwira TNI maupun Polri.

"Keputusan presiden ini juga patut diapresiasi. Karena presiden tahu apabila Pj dijabat oleh TNI Polri, maka itu resisten terhadap keterlibatan dalam politik praktis," tuturnya.

Di sisi lain, kata Muzani, Indonesia sebagai negara demokratis menjunjung tinggi supermasi sipil. Supremasi sipil, sangat berkaitan dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

" Indonesia sebagai negara demokrasi berprinsip pada supermasi sipil. Angkatan bersenjata juga harus di bawah kontrol demokrasi, yang intinya adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi," jelas Anggota Komisi II DPR RI.

Penunjukan Penjabat (Pj) gubernur merupakan agenda pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024. Tahun ini ada ratusan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya. Mereka akan digantikan oleh pejabat sementara.   Preisden Jokowi pada Rabu (19/1) menegaskan bahwa anggota TNI/Polri aktif tidak akan dipilih untuk menjabat Pj gubernur karena aturan dasar dari UU Pilkada tidak memungkinkannya.

# TAGAR   :  
EDITOR :
Bagikan Berita Ini :