Kenaikan UMP 10 Persen Dinilai Buruh Lampung Tak Sesuai Kebutuhan Ekonomi


Laporan : Arkan Yasin
Kamis, 24 November 2022 - 09:55

Ilustrasi UMP. /RMOLNetwork

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) maksimal 10% dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Sebab kondisi kebutuhan pokok saat ini mengalami kenaikan yang signifikan.

Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Lampung menyatakan agar kebutuhan para buruh bisa terpenuhi, minimal kenaikan UMP sebesar 15%.

"Karena melihat kondisi ekonomi sekarang ini serbanaik, sehingga tidak layak jika di bawah 15%. Kami usulkan kenaikan UMP di atas 15%," kata Ketua FSBKU Lampung, Tri Susilo, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (23/11).

Menurut dia, patokan kenaikan maksimal 10% oleh pusat dapat mengindikasikan kenaikan UMP lebih kecil. Seperti tahun lalu, kenaikan hanya 0,35% atau Rp8.484,61 menjadi Rp2.440.486,81.

"Yang kami takutkan seperti itu. Pusat dan daerah kan beberapa tingkat inflasinya," kata dia.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandarlampung, Paryanto, mengaku masih menunggu penetapan UMP Lampung yang diundur ke 28 November mendatang. "UMK belum ditetapkan, masih menunggu penetapan UMP tanggal 28 November," jelas dia.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan sudah memutuskan jika kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 maksimal sebesar 10%.

# TAGAR   :  
EDITOR :
Bagikan Berita Ini :