Kantor Lelang Negara Akan Jual 26 Aset Alayes

Lelang aset Alay/Foto Ist
Lelang aset Alay/Foto Ist

Kejati Lampung akan melelang 31 aset milik Sugiarto Wiharjo alias Alay bulan ini. Sebulan terakhir, masalah aset ini memunculkan polemik antara dua advokat: Sofian Sitepu versus Amrullah.


Aset-aset yang akan dilelang tersebar di tiga kabupaten (Lampung Selatan, Pesawaran, Kota Bandarlampung) berdasarkan Keputusan MA No.510/K/Pid.sus/2012 tertanggal 21 Mei 2014. 

Kamis, 22 Oktober 2020, Kantor Pelelangan Negara Bandarlampung akan melelang 26 aset yang berada di tiga kabupaten yakni Lampung Selatan, Pesawaran, dan Bandarlampung.

Kamis, 5 November 2020, Kantor Pelelangan Negara (KPN) Kota Metro akan melelang lima aset yang berada di Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Timur. 

Hal ini diungkapkan Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung Andrie W Setiawan kepada awak media, Kamis (8/10). Dijelaskannya juga, lelang dapat diakses pada situs lelang. 

Sofian Sitepu vs Amrullah

Aset-aset Alay sempat memicu polemik antara advokat Sofian Sitepu dari Kantor Law Sopian Sitepu and Partners dengan advokat Amrullah dari Kantor Law SAC ke Mabes Polri.

Sopian Sitepu yang sempat jadi advokat Satono, mantan bupati Lampung Timur, belakangan, jadi kuasanya Alay. 

Amrulah sebagai kuasa hukum substitusi dari Samsul Arifin sebagai kuasa hukum sebelum Satono buron atas kasus penyimpanan dana APBD Rp106 miliar ke bank milik Alay, sebelas tahun lalu.

Amrullah telah melaporkan Sopian Sitepu  ke Mabes Polri atas dugaan pengaburan atau balik nama bahkan dugaan penjualan aset Alay pada bulan Agustus lalu. 

Sopian Sitepu sudah membantah semua dugaan Amrullah Cs pada konferensi persnya yang didampingi Prof. Wahyu Sasongko dan Dr. Eddy Rifai di Woodstair, Kota Bandarlampung, Jumat (28/8).

Menurut Amrullah, sebelum mengadukan penjualan aset-aset tersebut pihaknya sudah terlebih dahulu konsultasi dengan Tim II SPKT Bareskrim Mabes Polri.

Masalah ini sendiri berawal dari tuduhan korupsi terhadap Satono atas penyimpanan dana APBD Lampung Timur ke BPR Tripanca Setiadana yang gagal bayar (likuidasi) sehingga Rp106 miliar tidak dapat ditarik Satono.

Satono menggugat BPR Tripanca Setiadana ke PN Kelas I A  Tanjungkarang. Pengadilan akhirnya menetapkan sita eksekusi atas 100 bidang tanah Alay dalam akte perdamaian pada tanggal 26 Mei 2009.

Marwan Djaja Putra dari pengadilan melakukan sita eksekusi pada 28 Mei 2009 sampai dengan 1 Juni 2009 terhadap 66 bidang tanah/obyek sita di Kota Bandarlampung.

Berdasarkan berita acara eksekusi itu,  kuasa hukum Satono saat itu, Sopian Sitepu dan Sumarsih seharusnya mengajukan lelang sita eksekusi agar dananya bisa diserahkan kepada Satono.

Tapi, ternyata, kedua kuasa hukum ini tidak menyerahkan uang hasil sita eksekusi kepada Satono.Terhitung 23 November 2009, surat kuasa kedua lawyer dicabut Satono, ujar Amrullah.