• HOME
  • POLITIK
  • Jumhur: Cara Berpikir di Permenaker JHT Itu Cocoknya untuk PNS, Bukan Buruh

Jumhur: Cara Berpikir di Permenaker JHT Itu Cocoknya untuk PNS, Bukan Buruh


Laporan : RMOLNETWORK
Senin, 21 Februari 2022 - 15:30

Jumhur Hidayat./Net

Cara berpikir dalam Permenaker Nomor 2/2022 yang mensyaratkan Jaminan Hari Tua (JHT)  baru bisa dicairkan setelah peserta berusia 56 tahun dianggap hanya cocok untuk pegawai negeri sipil, bukan kaum buruh.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat curiga, jangan-jangan dana BPJS Ketenagakerjaan telah habis diputar oleh pemerintah untuk keperluan pembangunan, sehingga menelurkan kebijakan nyeleneh seperti itu.

“Orang kan jadi curiga, jangan-jangan duitnya memang tidak ada. Kalau duitnya tidak ada, berarti dipakai untuk obligasi jangka panjang dan sebagainya sampai Rp 300 triliun. Atau mungkin didepositokan, sehingga tidak ada dana yang likuid,” kata Jumhur saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/2).

Jumhur menduga, pemerintah tidak memiliki dana untuk mencairkan JHT milik rakyat. Ini lantaran uang JHT telah habis untuk membayar sejumlah proyek pembangunan strategis nasional yang tidak terlalu berdampak positif bagi masyarakat.

"Artinya pemerintah dan BPJS itu berspekulasi dengan dana titipan buruh, ini kekeliruan besar, ini suatu malpraktik pengelolaan dana titipan," ujar Jumhur.

Ia mengritik Permenaker itu dibuat dengan cara berpikir pegawai negeri sipil, bukan cara berpikir buruh atau pekerja.

“Itu kan cara berpikir gaji pensiunan pegawai negeri, jadi mereka perspektifnya pegawai negeri yang enggak bakalan ada PHK, yang udah pasti mendapatkan masa pensiun kecuali kematian ya," ujar  Jumhur.

Padahal, realita yang dihadapi PNS dan kaum buruh sangat berbeda. Pekerja swasta bisa saja sewaktu-waktu dipecat oleh perusahaannya, apalagi di tengah tekanan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Kalau prespektifnya pekerja suwasta, setiap saat bisa terjadi PHK, atau setiap saat bisa berhenti karena adanya satu situasi yang mengharuskan mereka berhenti. Ini beda dong, beda sekali perspektifnya (antara buruh dan PNS)," katanya.

Lebih jauh Jumhur mengatakan,  ide JHT dicairkan di usia 56 tahun boleh saja digaungkan asal untuk pegawai negeri, bukan untuk buruh. Bagi kaum, dana JHT itu sangat dibutuhkan ketika tiba-tiba terkena PHK oleh perusahaannya.

"Jadi ada oportunity ke tempat lain. Dibuka semua peluang (buruh), jangan seenak-enaknya saja mengambil keputusan, gitu loh," tutupnya.

Jumhur mengritik pemerintah yang seolah tidak mendengar aspirasi rakyatnya. Pemerintah seolah-olah memiliki hak 100 persen untuk mengeluarkan kebijakan tanpa adanya pertimbangan atau diskusi dengan rakyat terlebih dahulu. Padahal, kebijakan yang dikeluarkan berdampak langsung pada rakyat.

"Yang namanya menteri, presiden, kalau membuat peraturan pasti mengikat pada peraturan yang lain. Stakeholder yang lain itu seharusnya diundang untuk diajak bicara. Apa susahnya mengundang duduk bareng," tandas Jumhur.

# TAGAR   :  
EDITOR :
Bagikan Berita Ini :