Isu Jokowi Tiga Periode Jokowi dan Strategi Berkuasa Xi Jinping


Laporan : RMOLNETWORK
Minggu, 8 Mei 2022 - 11:31

Presiden RI Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping/Net

Spekulasi Presiden Joko Widodo berusaha mengamankan masa jabatan ketiganya masih terus bergulir. Meski sudah dinyatakan inkonstitusional, isu ini tetap menyita perhatian, bukan hanya publik dalam negeri namun juga dunia internasional.

Sejumlah pengamat dan media asing bahkan berusaha membandingkan isu tiga periode Jokowi dengan upaya serupa yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC), Xi Jinping.

Sebuah artikel dari South China Morning Post yang dirilis pada 1 Mei 2022 berupaya menunjukkan kesamaan upaya antara Jokowi dan Xi untuk memperpanjang masa kekuasaannya.

Seperti di Indonesia, China juga disibukkan dengan isu Xi yang mengupayakan masa jabatan ketiganya sebagai Sekjen PKC, atau dikenal sebagai Presiden di negara satu partai ini.

Ganjalan terhadap keinginan itu adalah Pasal 6 Peraturan Pemilihan Partai pada 2006, yang mengatur pengangkatan kembali pejabat PKC pada posisi yang sama hanya dapat dilakukan sekali. Artinya, tidak boleh ada masa jabatan ketiga.

Walaupun peraturan tersebut masih berlaku sampai saat ini, tetapi tidak serta merta menghalangi Xi untuk memperpanjang kekuasaannya. Sebaliknya, ia dengan cerdik memainkan peraturan dengan berusaha menjadi "Ketua PKC", alih-alih "Sekjen PKC".

Tidak sulit bagi Xi untuk melakukan hal itu lantaran sebagian besar 25 anggota Komite Tetap Biro Politik PKC adalah anak didiknya.

Kendati begitu, memang ada beberapa pembicaraan dari pihak oposisi, seperti mantan Perdana Menteri Zhu Rongji yang berusaha membatasi pengaruh "Ketua PKC".

Tidak seperti Xi yang cukup berani dan terang-terangan dalam upayanya memperpanjang masa kekuasaannya, pada awalnya Jokowi menolak dengan tegas kemungkinan ia mendapatkan masa jabatan ketiga.

"Orang yang mengusulkan ide itu punya tiga motif, mereka ingin menampar muka saya, mereka ingin perhatian, atau mereka ingin saya tenggelam, itu saja," kata Jokowi kepada wartawan pada 2019, dikutip dari South Morning China Post, Minggu (1/5).

Tetapi tiga tahun berselang, isu yang sama ditanggapi berbeda oleh Jokowi, dengan menyebutkannya bagian dari kebebasan berekspresi. Hal inilah yang membuat spekulasi di publik bahwa gagasan yang terdengar mengada-ada itu, sedang dipertimbangkan dengan serius oleh Jokowi dan  sekutunya.

This Week in Asia menyebut, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga kerap diguyonkan sebagai "Perdana Menteri Indonesia" oleh banyak pihak adalah sosok yang berpengaruh besar di balik gagasan tiga periode Jokowi.

“Orang-orang di lingkungan Jokowi, terutama stafnya di sekretariat dan kantor staf kepresidenan, yang mengomunikasikan ide ini kepada publik, serta fakta bahwa Luhut mencoba mengusungkan ide itu ke partai politik, jelas bahwa ide dimulai dari atas, yaitu dari (Jokowi),” ujar peneliti di Program Studi Indonesia ISEAS- Yusof Ishak Institute, Made Supriatma.

Selain spekulasi Jokowi berusaha mengamankan masa jabatan ketiga, muncul juga isu masa jabatan presiden diperpanjang 2-3 tahun. Tujuannya tidak lain untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur besar, salah satunya IKN (Ibu Kota Negara) baru di Kalimantan.

“Dia sedang menguji reaksi publik, lalu tidak berhasil, karena tidak ada cukup alasan untuk menunda pemilihan, maka sekarang dia mundur dalam rencananya,” tambah Made.

Jokowi telah menarik tuas rem, demi mengontrol opini publik yang semakin antagonis terhadap kursi kekuasaannya. Pada rapat kabinet pada 6 April, Jokowi memberlakukan apa yang oleh para kritikus disebut sebagai perintah pembungkaman. Para menterinya diminta berhenti berbicara tentang perpanjangan masa jabatannya.

Pada malam, sebelum aksi protes mahasiswa 11 April untuk menentang gagasan penundaan pemilu, Jokowi berbicara dan menggarisbawahi bahwa pemilihan masih akan berlangsung pada tahun 2024.

“Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa semua tahapan dan jadwal pelaksanaan pilkada dan pemilihan kepala daerah sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, dan semua orang tahu bahwa pemilu akan dilakukan pada 14 Februari 2024,” kata Jokowi, yang bisa dilihat sebagai pernyataannya yang paling tegas tentang masalah ini.

Berbagai upaya memang telah dilakukan untuk memadamkan spekulasi. Tetapi itu tampaknya tidak cukup bagi publik yang khawatir hingga memicu merosotnya peringkat popularitas Jokowi.

SCMP memuat, popularitas Jokowi turun hampir 12 poin dari 71,7 persen pada Februari.

# TAGAR   :  
EDITOR :
Bagikan Berita Ini :

  • Berita Terkait