• HOME
  • DUNIA
  • Hong Kong kepada Inggris dan Amerika: Berhenti Campuri Urusan Internal Kami

Hong Kong kepada Inggris dan Amerika: Berhenti Campuri Urusan Internal Kami


Laporan : Sultan Nabil Herdiatmoko
Sabtu, 2 April 2022 - 11:21

Ilustrasi/Net

Pemerintahan Hong Kong meminta pemerintahan asing untuk berhenti ikut campur dalam urusan internal. Pernyataan itu terutama ditujukan kepada Inggris dan Amerika Serikat yang dianggap mencoba merecoki politik internal China.

Pernyataan itu sebagai reaksi atas laporan kebijakan dari Inggris dan AS yang menilai situasi politik dan hukum di Hong Kong semakin buruk setelah diberlakukannya undang-undang keamanan nasional di kota itu.

Rilis laporan Departemen Luar Negeri AS pada Kamis, mencantumkan penilaian berupa kekhawatiran mereka terhadap "hilangnya kebebasan di pusat keuangan global dan pemblokiran perbedaan pendapat di legislatif kota, masyarakat sipil dan media,"

Pemerintah Hong Hong pada  pada Jumat (1/4), menolak penilaian tersebut yang  disebutnya sebagai tuduhan "tidak berdasar dan konyol."

“Kami sangat menentang tuduhan tidak berdasar dan konyol terhadap pemerintah daerah administrasi khusus Hong Kong yang dibuat oleh negara asing melalui berbagai laporan," ujar pemerintah Hong Kong, seperti dikutip Reuters.

Laporan Deplu AS itu muncul sehari setelah dua hakim senior Hong Kong asal Inggris mengundurkan diri dari pengadilan tertinggi. Kedua hakim itu beralasan, tidak ingin menegakkan undang-undang keamanan nasional, yang mampu menghukum pelanggaran seperti pemberontakan, dengan hukuman penjara seumur hidup.

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menyebut pengunduran diri dua hakim itu bermotivasi politik.

Di luar dua hakim yang mundur itu. masih ada 10 hakim dari warga negara asing yang melayani Pengadilan Hong Kong.  Enam di antaranya adalah pensiunan ahli hukum Inggris, satu orang Kanada dan tiga orang dari Australia.

Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong adalah UU yang disahkan pada 30 Juni 2020 oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Dengan UU itu, pemerintah China dapat menghukum warga Hong Kong atas aksi seperti subversi, pemisahan diri, dan pencemaran nama baik pemerintah.

# TAGAR   :  
EDITOR :
Bagikan Berita Ini :