Dukung Perpanjangan PSBB, PKS Minta Pemprov DKI Pengetatan Berbasis Lokal

Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ketat mendapat dukungan dari Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.

Sekretaris Fraksi PKS Ahmad Yani meminta semua pihak mendukung kebijakan perpanjangan PSBB Ketat ini agar penyebaran kasus covid-19 ini lebih terkendali. 

Masyarakat diminta tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan termasuk selalu memakai masker jika keluar rumah, tidak berkumpul atau melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, menghindari keramaian dan selalu menjaga jarak serta rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan dalam pelaksanaannya perlu pengetatan berbasis lokal. 

“Para tokoh dan pemimpin lokal seperti tokoh agama, Ketua RT, RW, LMK, Lurah dan Dewan Kota maupun anggota DPRD sepertinya juga ikut melakukan sosialisasi, edukasi dan himbauan kepada masyarakat untuk semakin ketat menjalankan protokol kesehatan,” katanya kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (26/1). 

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi perekonomian ini juga meminta agar perkantoran, instansi pemerintah, pusat perbelanjaan dan rumah makan serta pengelola transportasi publik ikut mematuhi aturan yang ditetapkan  dalam PSBB ketat ini, agar membantu penurunan penambahan kasus harian. 

“Penularan kasus baru masih banyak terjadi dari tempat bekerja yang kemudian dibawa ke rumah. Sehingga dari klaster perkantoran menyebar menjadi klaster keluarga,” imbuh Yani.

Secara khusus, Yani meminta agar penerapan PSBB Ketat yang diperpanjang ini menekankan pada pengetatan berbasis lokal pemukiman. 

Penekanan ini diperlukan karena data dari Dinas Kesehatan menunjukkan masih ada 54 RW dengan status Zona Rawan dan 2452 RW yang masih terdapat kasus positif aktif di seluruh Jakarta. 

Klaster pemukiman dan keluarga juga cenderung meningkat di bulan Januari ini, sehingga selain masyarakat di pemukiman dihimbau untuk lebih disiplin dalam menjaga protokol kesehatan, petugas dan Dinas Kesehatan juga harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PSBB ketat ini di wilayah pemukiman khususnya pemukiman padat yang berstatus zona rawan penularan. 

“Saat ini terdapat 25 kelurahan di Jakarta dengan kasus aktif positif tertinggi dengan paling tinggi adalah kelurahan Jagakarsa yang memiliki 312 kasus positif aktif,” paparnya. 

Yani mengaku dapat memahami bahwa masyarakat dan pelaku usaha memiliki kejenuhan karena harus menerapkan protokol kesehatan dan mengurangi kegiatan di masa pandemi Covid-19 yang sudah lebih dari 10 bulan. 

Namun harus dipahami juga bahwa dengan penularan yang masih tinggi, saat ini semua kamar perawatan di RS rujukan Covid-19 hampir seluruhnya penuh. Antrian untuk masuk kamar  perawatan juga panjang. 

Sehingga ada orang yang terpapar Covid-19 dengan gejala sedang atau berat, akan sulit mendapatkan kamar perawatan di RS dan bisa berakibat fatal. 

“Semua pihak harus saling mendukung dalam menjalankan kebijakan perpanjangan PSBB ketat ini khususnya yang berbasis lokal dan pemukiman untuk menekan angka penularan Covid-19 di Jakarta,” pungkasnya.  

Related Posts