DKPP: Jelang Pemilu 2024, Laporan KEPP Meningkat Tajam 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkapkan, menjelang Pemilu 2024, laporan yang masuk ke DKPP mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) meningkat tajam. 

Anggota DKPP RI M Tio Aliansyah menyebutkan, angka laporan tertinggi terjadia pada Januari 2023 dengan 67 aduan dan Februari 2023 dengan 66 aduan.

"Selama tahapan Pemilu 2024 terdapat 253 aduan KEPP. Pada Juni-September 2022 masing-masing 4 aduan," kata M Tio ALiansyah saat Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu (Ngetren Media) di Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, kemarin, dikutip dari Kantor Berita RMOLLampung, Senin (27/3).

Kemudian, lanjut Mantan Komisioner KPU Lampung itu, pada Oktober 2022 sebanyak 18 aduan, November 2022 ada 22 aduan, Desember 2022 sebanyak 45 aduan, Januari 2023 ada 67 aduan, Februari 2023 ada 66 aduan dan Maret 2023 ada 19 aduan.

Tio mengatakan, khusus di Lampung, ada tiga Anggota Bawaslu Pesisir Barat yang diadukan terkait perkara KEPP yang ditangani DKPP pada tahun 2022-2023.

Hasilnya, Ketua Bawaslu Pesisir Barat Irwansyah diberhentikan dari jabatannya, Heri Kiswanto dijatuhi sanksi peringatan dan Abd Kodrat S direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

"Sukses atau tidaknya lembaga DKPP bukan dilihat dari derasnya jumlah pengaduan dan atau jumlah perkara persidangan," kata dia seperti diberitakan Kantor Berita RMOLLampung, Senin (27/3).

Sehingga, lanjut Tio, pihaknya terus menggencarkan program sosialisasi dan edukasi mengenai KEPP terus dilakukan agar dapat menggapai stakeholder di Indonesia.

Selain M Tio Aliansyah, turut hadir Ketua KPU Lampung Erwan Bustami, Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Wirahadikusumah sebagai narasumber.