Cuma Bagi Sembako di Masa Reses, Said Abdullah PDIP Bantah Money Politic 

Beredar video viral bagi-bagi amplop bergambar Plt Ketua PDIP Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah, dan Ketua DPC PDIP Sumenep sekaligus Bupati Sumenep Achmad Fauzi, di sebuah masjid.

Hal ini memunculkan tudingan adanya kampanye colongan dan politik uang menjelang Pemilu 2024. 

Namun, Said Abdullah melalui keterangan tertulisnya, Senin (27/3), membantah dirinya melakukan politik uang.

Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu, uang tunai tersebut berasal dari dirinya dan sejumlah kader PDIP. Namun, pembagian uang bukan dalam rangka kampanye.

Dia bersama para pengurus cabang PDIP se-Madura membagikan sembako sebanyak Rp175.000 paket kepada kaum miskin, yang sebagian dalam bentuk uang tunai.

Namun, kata dia, di media sosial ada yang mem-framing seolah-olah dirinya melakukan money politic.

“Saya bersama para pengurus cabang PDI Perjuangan se-Madura memang rutin membagikan sembako dan uang kepada warga fakir miskin. Uang itu saya niatkan sebagai zakat maal. Hal itu rutin saya lakukan setiap tahun sejak 2006 lalu. Bahkan jika ada rezeki berlebih, malah ingin rasanya kami berzakat lebih banyak menjangkau kaum fakir miskin,” kata Said.

Menurut Said, framing yang dinarasikan oleh akun @PartaiSocmed dan diserbu oleh warganet itu bertolak belakang dengan kenyataan tentang pembagian zakat maal di Masjid Fathimah Binti Said Ghauzan, masjid yang didirikan oleh dirinya.

“Jadi kalau itu dikesankan money politic tentu salah alamat. Saya perlu sampaikan seterang-terangnya, setiap reses saya menerima uang reses selaku anggota DPR. Uang itu saya bagikan sepenuhnya ke rakyat dalam bentuk bantuan sembako, dan itu bagian dari akuntabilitas publik yang harus saya lakukan, sehingga saya kabarkan ke media juga. Di luar itu saya ini muslim, saya diwajibkan untuk zakat,” kata dia.

Soal logo PDIP dalam amplop yang dibagikan tersebut, dijelaskan Said, karena dia merupakan kader partai tersebut.

“Jadi jangan digiring ke arah sana (kampanye). Saya sangat paham apa yang harus kami patuhi sebagai caleg di masa kampanye. Jangankan masa kampanye, caleg saja saat ini belum ditetapkan oleh KPU,” pungkas dia.