BPKP Awasi Penyaluran BLT BBM oleh Pemerintah


Laporan : Arkan Yasin
Jumat, 23 September 2022 - 20:45

Pendistribusian BLT ke masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi. /Net

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) oleh pemerintah.

Pengawalan dan pengawasan yang dilakukan BPKP akan dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pendistribusian.

"Pengawasan yang dilakukan BPKP untuk memastikan bahwa proses perencanaan sampai dengan penyaluran BLT-BBM telah dilakukan sesuai dengan prosedur," kata Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana, Michael Rolandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/09), dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL.

Menurut dia, BPKP memastikan konsistensinya dalam mengawal program bantuan yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat tidak mampu di tengah tingginya harga BBM.

Michael mengatakan, BPKP mempersiapkan jajaran auditornya untuk mengawasi program bantuan melalui diseminasi petunjuk teknis pengawasan, di mana salah satu fokus pengawasannya adalah BLT kompensasi kenaikan BBM bersubsidi.

Michael menyebut, sasaran pengawasan BPKP selain dari sisi tata kelola juga menyasar basis data penerima bantuan yang telah masuk ke dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) serta tiga ketepatan: tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Dia mengatakan, pengawasan terhadap BLT-BBM tidak hanya dilakukan BPKP Pusat melainkan juga melibatkan 34 Perwakilan BPKP.

"Ada pun pengawasan juga dilakukan untuk mencari tahu permasalahan lainnya yang mungkin ditemui dalam penyaluran BLT-BBM dan memberikan rekomendasi perbaikan," kata dia.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan BPKP saat ini bertujuan untuk memastikan bahwa BLT BBM telah disalurkan kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Penerima program BLT BBM periode bulan September hingga Oktober 2022 yang merupakan KPM yang layak mendapatkan bantuan," kata Michael.

Pemerintah menggulirkan BLT BBM sebesar Rp150.000 per bulan per KPM selama 4 bulan yang disalurkan secara tunai melalui PT Pos kepada masing-masing KPM.

# TAGAR   :  
EDITOR :
Bagikan Berita Ini :