• HOME
  • HUKUM
  • Beberkan Kasus Satelit di Kemhan, Mahfud MD Ungkap Perintah Jokowi

Beberkan Kasus Satelit di Kemhan, Mahfud MD Ungkap Perintah Jokowi


Laporan : RMOLNETWORK
Jumat, 14 Januari 2022 - 21:38

Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD./Net

Presiden Joko Widodo telah berikan perintah khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Isi perintah langsung itu; usut tuntas dugaan pelanggaran hukum pada pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan pada tahun 2015.

“Hari Rabu kemarin, saya melaporkan kepada Bapak Presiden dan Presiden Jokowi memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini,” kata Mahfud MD dalam keterangannya, Jumat (14/1).

Dijelaskan, pemerintah sudah beberapa kali membahas kasus satelit Kemhan tersebut dalam rapat. Termasuk, mendiskusikan bersama Menteri Pertahanan, Menkominfo, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan Jaksa Agung.

Mahfud menyebut, negara mengalami kerugian hampir Rp 1 triliun akibat amburadulnya pengadaan tersebut. Kerugian itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur yang terjadi sejak 2015.

“Kemhan pada tahun 2015 melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu, padahal anggarannya belum ada,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan duduk perkaranya. Pada 19 Januari 2015 lalu, Satelit Garuda-1 telah keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali Slot Orbit. Bila tak dipenuhi, hak pengelolaan Slot Orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

Diceritakan Mahfud, untuk mengisi kekosongan pengelolaan slot orbit itu, Menkominfo memenuhi permintaan Kemhan untuk mendapatkan hak pengelolaan Slot Orbit. Tujuannya untuk membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Meski persetujuan penggunaan dari Kemkominfo baru diterbitkan tanggal 29 Januari 2016, Mahfud mengatakan Kemhan pada tanggal 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan Slot Orbit itu kepada Kemenkominfo.

Lalu, pada tanggal 10 Desember 2018, Kemenkominfo mengeluarkan keputusan tentang Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia pada Orbit 123 derajat untuk Filing Satelit Garuda-2 dan Nusantara-A1-A kepada PT. Dini Nusa Kusuma (PT. DNK).

"Namun PT. DNK tidak mampu menyelesaikan permasalahan residu Kemhan dalam pengadaan Satkomhan," kata Mahfud.

Mahfud juga mengatakan Kemhan belum memiliki anggaran untuk keperluan membangun Satkomhan ketika melakukan kontrak dengan Avanti Tahun 2015.

Di sisi lain, Kemhan juga menandatangani kontrak dengan pihak Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu Tahun 2015-2016 yang anggarannya dalam Tahun 2015 juga belum tersedia.

"Sedangkan di Tahun 2016, anggaran telah tersedia namun dilakukan self blocking oleh Kemhan," ucap dia.

Atas persoalan ini, Avanti menggugat di London Court of Internasional Arbitration. Pasalnya, Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani.

"Lalu, pada tanggal 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat Negara telah mengeluarkan pembayaran untuk sewa Satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filing satelit sebesar Rp515 Miliar," kata Mahfud.

Tak hanya itu, Mahfud mengatakan pihak Navayo telah menandatangani kontrak dengan Kemhan menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan dokumen Certificate of Performance. Namun tetap diterima dan ditandatangani oleh pejabat Kemhan dalam kurun waktu 2016-2017.

Mahfid menambahkan, pihak Navayo mengajukan tagihan sebesar USD16 juta namun pemerintah menolak untuk membayar. Sehingga Navayo menggugat ke Pengadilan Arbitrase Singapura.

"Berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Singapura tanggal 22 Mei 2021, Kemhan harus membayar USD 20.901.209,00 kepada Navayo," kata dia.

" Kemhan juga berpotensi ditagih oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi," tambah Mahfud.

# TAGAR   :  
EDITOR :
Bagikan Berita Ini :