• HOME
  • DUNIA
  • Aktivis LIngkungan Pertanyakan Kredibilitas KIPI Sebagai Industri Hijau

Aktivis LIngkungan Pertanyakan Kredibilitas KIPI Sebagai Industri Hijau


Laporan : Sultan Nabil Herdiatmoko
Minggu, 9 Januari 2022 - 01:19

Presiden Joko Widodo (baju putih) saat acara peletakan batu pertama kawasan industri hijau KIPI di Kalimatan Utara/Net

Sejumlah aktivis lingkungan hidup mengkritisi rencana pembangunan kawasan indusri hijau, PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara. Mereka mengkhawatirkan dampak lingkungan dari proyek tersebut.

Seperti dimuat South Morning China Post, Sabtu (8/1), aktivis lingkungan mempertanyakan kredibilitas KIPI sebagai proyek hijau. Disebutkan, KIPI merupakan konsorsium perusahaan dari Indonesia, Cina, dan Uni Emirat Arab. Dengan investasi senilai 132 milliar USD (sekitar 1888 triliun rupiah).

Lima bendungan untuk PLTA yang akan dikerjakan oleh Power Construction Corporation of China dan PT Kayan Hydro Energy berbiaya Rp 257 triliun disebut sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) di Sungai Kayan.

Para aktivis mencemaskan, kelangsungan hutan hujan dan keanekaragaman hayati.   

Kevin O'Rourke, analis dan penulis buletin mingguan tentang politik dan ekonomi Indonesia untuk investor asing mengatakan, penggunaan listrik tenaga air selalu kontroversial, karena dampaknya terhadap ekosistem lokal.

“Selain perubahan pada sistem sungai dan lanskap sekitarnya, proyek ini akan melibatkan pembangunan infrastruktur yang pada gilirannya akan memicu dampak sekunder dari pemukiman dan kegiatan eksploitasi sumber daya tambahan,” tulis Kevin.

Ia juga menyoroti belum adanya analisis dampak lingkungan terkait proyek tersebut, sementara Presiden dan pejabat tingkat kabinet telah mengeluarkan dukungan yang antusias.

“Pejabat kabinet telah mengeluarkan dukungan antusias, jauh sebelum hasil apa pun muncul dari evaluasi (penilaian dampak lingkungan), bahkan pengungkapan yang tersedia untuk umum tentang detail dasar.”

Sementara itu, Direktur Forum Indonesia untuk Lingkungan Hidup cabang Kalimantan Timur, Yohana Tiko, mengatakan proyek PLTA besar-besaran di Sungai Kayan akan menenggelamkan desa Long Lejuh dan Long Peleban, dan memaksa setidaknya 160 keluarga untuk pindah.

“Penduduk desa berisiko kehilangan identitas budaya mereka. Dan tidak mungkin mereka akan direlokasi ke lahan non-produktif, yang bisa menyebabkan eksodus (dari daerah ke bagian lain negara),” ujar Yohana.

Yohana mengatakan, hutan hujan primer di sepanjang sungai akan ditebang untuk membangun bendungan, mengancam keanekaragaman hayati dan berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca.

Pembangunan pelabuhan di Tanah Kuning juga mengancam mata pencaharian nelayan setempat, katanya.

“Kami telah mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang pengembangan proyek PLTA, termasuk melakukan kajian lingkungan strategis khusus untuk mengkaji dampak pembangunan terhadap ekosistem, sosial, ekonomi, budaya, dan pencegahan bencana,” ujar Yohana.

Yohana berpendapat bahwa calon penyewa kawasan industri tidak dapat melabeli produk mereka sebagai berkelanjutan jika masyarakat lokal dan lingkungan menderita selama pengembangannya.

“Jika tidak ada keseimbangan antara lingkungan, manusia, dan pembangunan, mereka tidak bisa memberi label (produknya) berkelanjutan,” pungkas Yohana.

# TAGAR   :  
EDITOR :
Bagikan Berita Ini :